Elemen unsur yang diatur dalam Pasal 285 KUHP sebenarnya merupakan pengaturan yang konvensional dan sudah mulai ditinggalkan oleh berbagai negara. Konsepsi ini berangkat dari suatu paradigma tradisional yang meletakkan bahwa tindak pidana perkosaan adalah tindak pidana dalam hal properti. Paradigma tradisional dalam memandang perkosaan, tergambar dari penggunaan istilah "persetubuhan" dalam sal…
Paper ini berupaya menggali lebih jauh relasi antara kebijakan rekodifikasi dengan ketentuan aturan peralihan yang ada di RKUHP. Upaya ini dirasa perlu agar karakteristik khusus dari beberapa tindak pidana seperti korupsi, pencucian uang, perdagangan manusia, dan lain-lain tidak menjadi "dilemahkan" karena adanya kodifikasi hukum pidana.
Penelitian yang dilakukan menawarkan narasi berbeda tentang pemaknaan dan pengukuran disparitas pemidanaan pada tindak pidana korupsi, yang difokuskan pada Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. sekitar 587 putusan ditelaah dan dikategorisasikan untuk mengetahui tren hakim tindak pidana korupsi dalam menjatuhkan hukuman terhadap perkara-perkara di atas. Ketersedi…
Paper ini berupaya menggali lebih jauh relasiantara kebijaka n rekodifikasi dengan ketentuan aturan peralihan yang ada di RKUHP.