Tujuan penerbitan laporan penelitian ini adalah untuk memberi gambaran utuh tentang permasalahan penerapan penahanan pra-persidangan di Indonesia. Juga untuk memetakan kebijakan penahanan dalam topik-topik strategis yang berguna untuk menyusun rekomendasi bagi perbaikan penerapan kebijakan penahanan.
Buku ini merupakan hasil studi ekonomi politik atas penahanan pra-persidangan di Indonesia yang bertujuan untuk menyusun rekomendasi kebijakan dan perubahan agar penahanan dapat digunakan secara lebih tepat.
Penelitian menunjukkan bahwa lay participations dalam kelembagaan pengadilan multi fungsi. Di antara fungsi-fungsi itu ialah penghargaan pada lokalitas keadilan dengan judge by peers, sarana untuk public trust, perwujudan kedaulatan rakyat, check on judicial power dan sarana pendidikan kewarganegaraan. Kecenderungan penerapan sistem peradilan pidana pada sistem civil law ialah lay judges dalam …
Sistem peradilan pidana mengoperasionalkan hukum pidana sebagai sarana utama, dan dalam hal ini berupa hukum pidana materiil, hukum pidana formil dan hukum pelaksanaan pidana.
Sistem peradilan pidana merupakan proses penegakan hukum yang saling berkaitan dan ketergantungan antara sub sistem, Polisi selaku penyidik, Jaksa selaku penuntut umum, Hakim yang memeriksa, mengadili dan menuntut perkara, serta lembaga pemasyarakatan yang menerima terpidana sebagai narapidana. Hal tersebut merupakan upaya mencari dan menemukan kebenaran materiil untuk membuktikan terjadinya ti…
Sistem peradilan pidana (SPP) atau criminal justice system merupakan bahan pelajaran baru untuk mahasiswa fakultas hukum strata 1 di Indonesia. Ini merupakan pendekatan baru dalam pendidikan hukum yang tidak lagi menggunakan perspektif normatif melainkan perspektif manajemen dalam peradilan pidana.
Buku ini merupakan hasil kertas karya perorangan penulis pada Program Pendidikan Reguler Angkatan ke-54 Lemhanas RI yang mengulas mediasi penal dikorelasikan dengan perwujudan nilai-nilai Pancasila guna mendukung supremasi hukum.